Cekkabaronline.com, Jakarta – Meski kerangka hukumnya sudah ada sejak tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), obligasi daerah hingga kini belum pernah benar-benar direalisasikan di Indonesia. Prosesnya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan, melainkan harus melewati labirin birokrasi dan regulasi berlapis yang ketat. Hal ini terungkap dalam Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta.
Proses Berlapis Sebelum Sampai ke OJK
I Made Bagus Tirthayatra, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK, menjelaskan bahwa banyak pihak belum memahami betapa panjangnya proses sebelum obligasi daerah bisa diterbitkan. OJK justru berada di tahap akhir dari seluruh rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
“Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir,” ujar Made Bagus.
Sebelum sampai ke meja OJK, pemerintah daerah wajib mengantongi persetujuan dari DPRD dan Kementerian Keuangan, serta mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Bappenas. Semua instansi ini berperan menilai dampak penerbitan utang terhadap kondisi fiskal daerah agar tidak terjadi kelebihan beban utang atau over-leveraged.
Perlindungan Investor Menjadi Prioritas OJK
Setelah seluruh persyaratan dari instansi terkait terpenuhi, OJK kemudian memeriksa aspek perlindungan investor publik. Regulator memastikan seluruh informasi disampaikan secara jujur, lengkap, dan transparan melalui dokumen prospektus. Salah satu syarat yang tidak bisa ditawar adalah kualitas laporan keuangan daerah yang akan menerbitkan obligasi tersebut.
“Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK,” tegasnya.
Pandangan Bank Jakarta tentang Akar Masalah
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, memaparkan alasan mendasar mengapa obligasi daerah sulit diwujudkan. Menurutnya, kekhawatiran yang paling sering muncul adalah ketakutan bahwa pembayaran kembali utang obligasi nantinya justru akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apalagi saat terjadi pergantian kepala daerah. Inilah yang membuat banyak daerah ragu melangkah maju.
Solusi Bank Jakarta: Proyek yang Menghasilkan Pendapatan
Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Bank Jakarta menawarkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih mengandalkan APBD sebagai sumber pelunasan utang, obligasi daerah sebaiknya didesain sebagai obligasi berbasis pendapatan atau revenue bond. Artinya, pengembalian dana dan keuntungannya diambil dari pendapatan yang dihasilkan langsung oleh proyek yang dibiayai.
“Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut,” ungkap Agus.
Tiga Langkah Penting Agar Sukses
Lebih lanjut, Agus memaparkan tiga agenda strategis yang harus disiapkan pemerintah daerah agar obligasi daerah dapat segera terealisasi. Pertama, memisahkan konsep: obligasi daerah adalah instrumen investasi tambahan untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar pengganti pemotongan anggaran Transfer ke Daerah.
Kedua, menyiapkan daftar proyek yang layak secara bisnis atau bankable. Tanpa proyek yang jelas potensi pendapatannya, investor akan sulit tertarik.
Ketiga, segera jalankan proyek percontohan. Agus menyarankan agar satu atau dua proyek riil segera dijalankan sebagai bukti konsep yang sekaligus menjadi acuan bagi daerah lain.
Sinergi Menuju Realisasi
Saat ini, Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah telah diserahkan dari MPR RI ke DPR RI. Sinergi antara regulasi yang kuat dari pemerintah dan OJK dengan pendekatan teknis yang didorong oleh Bank Jakarta diharapkan dapat membuka jalan agar obligasi daerah tidak lagi sekadar wacana. Kemandirian fiskal daerah yang akuntabel dan aman bagi investor adalah tujuan yang kini semakin dekat untuk diwujudkan.




