Cekkabaronline.com, Jakarta – ​Kasus dugaan penipuan investasi yang menyeret nama influencer finansial ternama, Timothy Ronald, memasuki babak baru yang krusial. Setelah melalui serangkaian penyelidikan awal, tim kuasa hukum korban mengonfirmasi bahwa Timothy Ronald beserta rekannya, Kalimasada, dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Pemanggilan ini menjadi angin segar bagi para korban yang telah lama menantikan kejelasan hukum atas kerugian masif yang mereka alami melalui platform Akademi Kripto.
​Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyidik, pemeriksaan tersebut direncanakan berlangsung pada hari Senin pagi. Pihak kepolisian telah melayangkan panggilan resmi agar kedua terlapor memberikan keterangan terkait berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
“Timothy Ronald dan Kalimasada dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari Senin pukul 10.00 WIB,” ungkap Jajang, kuasa hukum korban saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2026).
​Jajang juga menyoroti perilaku Timothy yang selama ini dikenal vokal di jagat maya namun terkesan menghindar dalam proses hukum. Mereka menantang konsistensi sikap sang influencer agar tidak hanya berani bersuara di balik layar ponsel, tetapi juga berani mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan penyidik secara langsung.
“Harapan sikap ‘Gentleman’, kuasa hukum meminta Timothy untuk hadir dan berani menghadapi proses hukum ini secara langsung, sebagaimana keberaniannya saat berbicara di media sosial,” tegasnya.
​Dugaan pelanggaran hukum ini semakin menguat setelah adanya temuan awal mengenai legalitas operasional kegiatan yang dilakukan oleh pihak terlapor. Berdasarkan koordinasi dengan pihak kepolisian, terungkap bahwa ada celah perizinan yang cukup serius dalam aktivitas bisnis mereka.
“Berdasarkan informasi dari penyidik, ditemukan data bahwa ada beberapa aspek dari kegiatan Timothy yang diduga tidak memiliki izin resmi,” tambahnya.
​Guna mencegah kerugian yang lebih dalam, tim hukum mendesak kepolisian untuk bergerak cepat dalam mengamankan harta kekayaan milik terlapor sebelum berpindah tangan. Langkah penyitaan dianggap sebagai prosedur vital agar para korban memiliki peluang untuk mendapatkan hak mereka kembali.
“Pihak kuasa hukum mendesak kepolisian untuk segera memproses kasus ini agar aset-aset terlapor tidak dialihkan. Mereka berharap aset yang diduga hasil kejahatan disita untuk dikembalikan kepada korban melalui mekanisme restitusi,” ujarnya.
​Kekuatan laporan ini didukung oleh bukti-bukti digital yang sangat spesifik, terutama pola komunikasi yang dilakukan di platform tertutup. Di dalam grup tersebut, diduga terjadi praktik manipulasi psikologis untuk menarik minat investor dengan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal.
“Grup Discord, salah satu bukti utama adalah komunikasi di grup Discord Akademi Kripto yang berisi iming-iming keuntungan koin naik 300-500%, serta adanya unsur paksaan atau ancaman,” beber Jajang mengenai modus operandi yang dijalankan.
​Sebagai penutup, pihak kuasa hukum berharap agar institusi kepolisian tetap tegak lurus pada aturan hukum tanpa terpengaruh oleh nama besar atau tekanan dari pihak manapun. Ketegasan dalam kasus ini dianggap sebagai preseden penting untuk melindungi masyarakat dari skema investasi serupa di masa depan.
“Kuasa hukum menegaskan bahwa perkara ini harus terus berlanjut tanpa ada intervensi dari pihak manapun untuk memberikan efek jera agar kasus serupa (seperti skema Ponzi atau robot trading) tidak terulang kembali di masa depan,” pungkasnya.
