Cekkabaronline.com, Jakarta – Aktor hukum Sunan Kalijaga bersama kliennya, Erin Taulany, mendatangi Gedung DPR RI untuk mencari keadilan terkait kasus yang melibatkan mantan asisten rumah tangganya (ART). Langkah ini diambil sebagai respons atas perkembangan penanganan perkara yang dinilai membutuhkan perhatian khusus dari legislatif.
Kedatangan mereka ke senayan bertujuan untuk memberikan klarifikasi secara langsung atas polemik yang terjadi. Selain itu, pihak Erin juga meminta Komisi III DPR RI untuk tetap bersikap netral dan objektif dalam melihat persoalan tersebut.
Sunan Kalijaga menekankan bahwa undang-undang dibuat untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ia merasa perlu hadir di DPR untuk memastikan bahwa laporan kliennya juga diproses dengan adil sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
Upaya ini dilakukan agar para wakil rakyat tidak hanya mendengarkan informasi dari satu pihak saja secara sepihak. Hal ini merespons kabar adanya kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya yang menyatakan laporan Erin kemungkinan tidak akan diproses oleh pihak berwajib.
Sunan menegaskan bahwa kehadiran mereka di Gedung Dewan merupakan hak konstitusional sebagai warga negara yang mencari keadilan. Rumah rakyat sudah sepatutnya terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi hukumnya.
“Diundang atau tidak diundang, kami beriktikad baik datang, hadir ke rumah rakyat. DPR rumah rakyat, kami rakyat, saya pun rakyat. Kita sama-sama ketahui bahwa undang-undang itu dibuat, ya, untuk melindungi masyarakat dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali apakah dia seorang konglomerat, seorang jenderal, seorang pejabat, seorang Ibu Erin, atau seorang ART, itu sama semua di mata hukum,” ujar Sunan Kalijaga saat ditemui di kawasan, Jakarta Pusat, Senin (18/05/2026).
Sunan meminta agar Komisi III mengawal kasus ini secara berimbang. Ia menegaskan bahwa kliennya adalah warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama atas laporan yang telah diajukan kepada pihak kepolisian.
Pihaknya berharap pimpinan komisi terkait bersedia mendengarkan duduk perkara ini secara berimbang tanpa membedakan status sosial. Penegakan hukum harus berjalan lurus tanpa ada intervensi dari opini sepihak.
“Maka kami sangat mendukung, ya, Bapak Ketua Komisi III DPR RI, khususnya dalam hal ini Pak Habiburokhman, untuk sama-sama kita mengawal baik laporan dari klien kami, Ibu Erin, dan laporan dari pihak Ibu Hera. Karena hukum tidak dibuat hanya untuk Ibu Erin atau hukum tidak hanya dibuat untuk Ibu Hera. Mereka sama-sama masyarakat dan sama-sama punya hak yang sama di mata hukum,” lanjut Sunan.
Erin Taulany sendiri menyatakan akan terus memperjuangkan laporannya. Ia tidak setuju dengan pernyataan yang menjamin laporannya tidak akan dilanjutkan karena ia merasa memiliki bukti yang kuat.
Pihak pelapor meyakini bahwa data-data yang dipegang saat ini sudah lebih dari cukup untuk meneruskan proses penyelidikan ke tahap selanjutnya. Keyakinan ini yang mendasari sikap tegasnya di hadapan media.
“Saua punya bukti yang sangat valid dan saksi-saksi ada di rumah mengetahui CCTV. Saya akan memperjuangkan apa yang sudah saya laporkan?,” ujar Erin Taulany.
Hingga saat ini, pihak Erin Taulany masih menunggu jadwal resmi untuk bisa didengarkan keterangannya secara langsung oleh para anggota dewan. Mereka berjanji akan menyajikan fakta-fakta yang ada tanpa rekayasa.
Persidangan opini di luar diharapkan dapat diredam dengan keterbukaan informasi yang akan disampaikan nanti. Semua alat bukti akan dibuka secara transparan di hadapan para wakil rakyat.
“Sapa tahu, perwakilan rakyat ini harus berada di tengah. Gitu loh. Ingat, yang sedang berkonflik dengan hukum ini adalah rakyat dengan rakyat. Ibu Hera rakyat, Ibu Erin juga rakyat. Jadi wakil rakyat itu seyogyanya berdiri di tengah, mendengarkan kesemuanya, melihat alat bukti kesemuanya, kedua belah pihak,” pungkas Sunan Kalijaga.
