Cekkabaronline.com, Depok – Kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret nama Pablo Putra Benua bersama istrinya, Rayie Utami dan Christopher Anggasastra, kini menjadi sorotan publik. Rektorat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik (STIHP) Pelopor Bangsa akhirnya buka suara setelah temuan internal menunjukkan adanya penggunaan dokumen akademik yang tidak pernah dikeluarkan kampus tersebut untuk mengikuti sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Bandung.
Awal perkara ini mencuat pada 14 Agustus 2025, saat Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI) melayangkan surat resmi kepada STIHP Pelopor Bangsa. Surat bernomor 006/DPP/PAI/VIII/2025 itu berisi permintaan verifikasi keaslian ijazah tiga nama yang dilampirkan dalam dokumen sumpah advokat. Permintaan tersebut menjadi pemicu dilakukannya penyelidikan internal kampus.
Hasil pemeriksaan internal kampus pun mengejutkan. Rektorat memastikan bahwa STIHP Pelopor Bangsa tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Pablo Putra Benua, Rayie Utami, maupun Christopher Anggasastra. Meski ketiganya sempat tercatat sebagai mahasiswa pada tahun 2023, mereka dinyatakan dikeluarkan karena tidak pernah aktif mengikuti kegiatan akademik dan tidak memenuhi kewajiban perkuliahan.
Sebagai tindak lanjut, STIHP Pelopor Bangsa mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 073/Akd/STIHP-PB/IX/2025 tertanggal 16 September 2025. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa ijazah yang digunakan ketiga individu itu bukan produk resmi kampus. Berdasarkan hukum, penggunaan dokumen palsu untuk sumpah advokat termasuk pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.
Pihak kampus kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polres Metro Depok pada 29 Agustus 2025. Laporan bernomor LP/B/1584/VIII/2025/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA itu dibuat karena STIHP merasa dirugikan secara institusional akibat pencatutan nama kampus dalam dugaan pemalsuan ijazah.
Namun, setelah laporan dibuat, pihak rektorat mengaku dihubungi berkali-kali oleh Pablo Putra Benua yang meminta dilakukan musyawarah. Bukannya mengakui kesalahan, Pablo justru mengklaim dirinya adalah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur tahun 2018. Pernyataan ini justru menimbulkan kejanggalan baru di mata kampus.
Wakil Rektor III STIHP Pelopor Bangsa, Andi Tatang Supriyadi, menjelaskan, “Awalnya yang bersangkutan memakai ijazah dari Universitas Azzahra, namun setelah diverifikasi ternyata tidak terdaftar. Lalu ia kembali dengan ijazah STIHP Pelopor Bangsa yang juga diduga palsu.”
Keanehan semakin mencuat ketika Pablo mengaku lulus pada 2022, padahal menurut data akademik, ia baru terdaftar sebagai mahasiswa STIHP pada 2023. “Jadi lebih duluan ijazah daripada terdaftar di STIHP Pelopor Bangsa,” kata Tatang dengan nada heran.
Ketua STIHP Pelopor Bangsa, Ali Syaifudin, turut menegaskan bahwa setiap ijazah resmi kampus memiliki pengaman khusus. “Ijazah asli kami dilengkapi hologram dan barcode. Kalau di-scan akan muncul nama pemilik ijazah. Sementara yang palsu, barcode-nya tidak menunjukkan apa pun,” ujarnya sambil menunjukkan perbandingan fisik dokumen.
Lebih lanjut, Andi Tatang menyebut pihak kampus menemukan fakta mencurigakan setelah laporan ke polisi. Sebelumnya, nama Pablo dan Rayie tidak tercatat di pangkalan data Dikti sebagai lulusan STIS Darul Ulum Lampung Timur. Namun, usai laporan masuk, tiba-tiba muncul keterangan kelulusan mereka di tahun 2018, hal yang kini tengah dipertanyakan kebenarannya.
STIHP Pelopor Bangsa menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Rektorat mendesak aparat penegak hukum mengusut kemungkinan adanya jaringan mafia pendidikan di balik penerbitan ijazah palsu tersebut.
“Kami tidak ingin publik tersesat oleh opini yang dibangun untuk membalikkan fakta,” tegas pihak kampus.
