Cekkabaronline.com, Jakarta – Skema Kelompok Usaha Bank (KUB) sering kali hanya dipandang sebagai jalan pintas untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum perbankan. Padahal, potensi di balik pembentukan KUB jauh lebih besar dari sekadar pemenuhan regulasi.
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia untuk mengubah cara pandang tersebut. KUB dinilai harus menjadi wadah strategis dalam memperkuat fondasi bisnis dan daya saing bank daerah secara menyeluruh.
Ketua Umum Asbanda yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menegaskan bahwa KUB merupakan wadah efisiensi bersama. Kolaborasi ini sangat mendesak, terutama dalam penguatan teknologi informasi (IT) dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Penguatan fondasi menjadi prioritas utama pada fase awal pembentukan KUB. Agus menyebutkan bahwa keselarasan tata kelola serta sistem keamanan menjadi kunci penting sebelum mengejar target bisnis yang lebih luas.
“KUB ini merupakan platform kolaborasi yang baik, tidak sekedar dalam rangka pemenuhan modal. Tetapi di tahap awal, karena ini juga baru ya KUB ini, di tahap awal itu yang harus dibangun adalah fundamental dari KUB-nya sendiri. Apa itu? Tata kelola, manajemen risikonya, mengenai sistemnya, mengenai cyber security-nya, mengenai people, dan sebagainya,” kata Agus dalam siaran pers, Rabu (5/8/2026).
Langkah untuk menyamakan standar fundamental antar-bank anggota dinilai jauh lebih krusial dibandingkan langsung mengejar keuntungan finansial instan. Fokus jangka pendek KUB seharusnya bertumpu pada pembangunan sistem operasional yang solid dan aman.
Penerapan skema KUB memungkinkan BPD untuk saling berbagi infrastruktur teknologi serta menyelenggarakan pelatihan SDM secara terpadu. Strategi ini menjadi solusi konkret untuk menekan beban biaya investasi digital yang tergolong tinggi jika ditanggung secara mandiri.
“Jadi tadi bukan sekadar pemenuhan syarat pemenuhan tetapi untuk membangun satu teknologi itu juga kayaknya enggak. Iya. Membangun satu eh SDM yang unggul itu juga enggak. Iya. Jadi kalau itu dikerjakan bersama itu bisa jadi efisiensi. Oke. Itu yang eh membuat kolaborasi atau kau ini lepas keberada,” tutur Agus.
Di balik besarnya potensi efisiensi tersebut, Agus mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan nyata dalam menyatukan BPD. Perbedaan visi antar-pemegang saham serta ketimpangan kualitas SDM dan teknologi menjadi hambatan awal yang sering ditemui.
Selain itu, timbul pula kekhawatiran dari BPD anggota mengenai potensi tergerusnya identitas lokal bank daerah. Penentuan skema pembagian biaya operasional (cost sharing) di tahap awal juga kerap menjadi bahan perdebatan yang memerlukan kesepakatan bersama.
Sebagai langkah penyelesaian, pembentukan tata kelola yang terstandar serta penyelesaian proyek bersama di tahap awal harus segera direalisasikan. Hal ini penting untuk menciptakan nilai tambah (value creation) yang nyata sebelum melangkah ke tingkat kolaborasi yang lebih kompleks.
