Cekkabaronline.com, Jakarta – Sinergi antarlembaga keuangan daerah kini menjadi perhatian utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara luas. Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H Widodo, menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) mengemas peluang bisnis yang sangat prospektif.
Langkah penguatan kerja sama tersebut disampaikan oleh Agus H Widodo yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jakarta pada Rabu (5/8/2026). Ia menilai kombinasi kekuatan kedua entitas tersebut bakal menciptakan ekosistem keuangan daerah yang jauh lebih kokoh dan responsif.
Meski begitu, implementasi kemitraan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, penetapan kerangka kerja sama yang matang serta penerapan manajemen risiko yang disiplin menjadi kunci dasar agar efisiensi bisnis dapat tercapai.
“Tetapi yang penting adalah kita letakkan dalam satu struktur yang tepat. Kalau dibandingkan BPD atau BPRNS, kalau dibandingkan BPR atau BPRNS itu kan relatif memiliki sumber daya yang baik. BPR ataupun BPRS itu memiliki kedekatan dengan pasar mikro,” kata Agus dalam siaran pers, Rabu (5/8/2026).
Keunggulan BPR dan BPRS terletak pada penetrasi layanan serta kedekatan emosional dengan para pelaku usaha mikro di kawasan pelosok. Segmen pasar ini acapkali sulit dijangkau secara langsung oleh BPD karena perbedaan fokus operasional.
Oleh sebab itu, integrasi antara kapasitas sumber daya BPD dan jangkauan mikro BPR/BPRS diyakini mampu melengkapi rantai pasok jasa keuangan di daerah. Ada berbagai skema konkrit yang bisa digarap bersama guna memperluas jangkauan operasional.
Adapun opsi kerja sama yang dapat dikembangkan meliputi digitalisasi layanan, pengayaan konten operasional, hingga optimalisasi saluran distribusi (channel). Kendati demikian, penataan skema ini tetap membutuhkan kewaspadaan tinggi agar tidak memicu potensi kerugian di kemudian hari.
“Tapi yang lebih penting dari itu menurut saya eh jangan sampai menggeser risiko dari satu lembaga ke lembaga lain. Kenapa? Karena gini, bentuk bentuk kolaborasinya atau keterbukaannya itu sebenarnya bisa ke model digital, konten, channel, gitu,” ujar Agus.
Di sisi lain, pengenalan mendalam terhadap rekam jejak serta profil nasabah penerima fasilitas kredit menjadi instrumen vital dalam pembangunan ekonomi daerah. Pemahaman yang komprehensif atas borrower memegang peranan krusial agar seluruh potensi risiko kredit dapat diukur secara tepat.
Transparansi serta sistem mitigasi yang terukur menjadi fondasi utama agar kemitraan ini dapat berlangsung stabil dalam jangka panjang. Prinsip saling menguntungkan harus menjadi pijakan utama bagi BPD maupun BPR/BPRS.
“Nah, di dalam konsep ini, pembangunan daerah harus kita tahu dan paham akan lain dari borrower-nya. Sehingga eh risikonya tidak bisa diukur dengan baik. Jadi pada prinsipnya kerja sama ini sangat baik untuk kedua belah pihak,” pungkas Agus.
